Pemahaman umum Reformasi Birokrasi

Halo sobat publik. Pernakah kamu mendengar istilah Reformasi? pertanyaan tersebut Mengingatkan kita tentang peristiwa besar dan krusial yang terjadi pada tahun 1998.  Akibat dorongan kerisis moneter yang tidak kunjung diselesaiakn oleh pemerintah orde baru dan maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh pejabat diorganisasi pemerintahan dimasa itu. hal ini  menyulut para intelektual dan mahasiswa indonesia melaksakanan aksi demo besar-besaran menuntun adanya reformasi di sistem pemerintahan rezim presiden soeharto.

kelengseran presiden soeharto menjadi awal perubahan dari orde baru ke era reformasi sampai saat ini. dari titik awal inilah reformasi dalam birokrasi mulai diterapkan diindonesia, uraian tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa reformasi birokrasi perlu diterapkan ?

Birokrasi di ambil dari kata bureau yang artinya meja, jadi, birokrasi konotasinya adalah pelayanan dari meja ke meja atau proses kerja-kerja pemerintahan dari meja ke meja, birokrasi itu sendiri sama dengan kerja-kerja eksekutif. Pada awal sejarahnya “ teori birokrasi lahir dalam rangka memperbaiki sistem administrasi yang lemah atau praktek pemerintahan yang lemah yang menghambat  proses pelayanan sosial “  misalnya:

1)      Praktek pelayanan yang berbelit-belit,

2)      Sikap dan prilaku aparatur sipil yang kurang etis atau praktek menyalahgunakan kekuasaan,

3)    Sistem prosesdur yang dibangun dalam organisasi yang tidak sistematis, misalnya praktek tumpang tindih pekerjaan , praktek memberi pekerjaan kepada aparatur yang tidak profesional, Maka  tujuan teori birokrasi untuk memperbaikiki keahlian aparatur dan meningkatkan profesionalisme aparatur sispil atau pegawai saat berkerja

4). Gejala lain pada birokrasi adalah komunikasi. hirarki yang dibangun tidak efektif misalnya sistem pelaporan kepada sasaran yang kurang tepat akibatnya kerja kerja pemerintah tidak terkoordinasi dengan baik. 

Seolah menjadi sebuah budaya organisasi pemerintah sebelum reformasi dan awal-awal reformasi, permasalahan ini pada akhirnya memberikan pandangan negatif dimata masyarakat, bahkan  dalam penggunaan sehari-hari kata birokrasi merupakan semacam ungkapan sindiran,  misalnya berurusan birokrasi yang berbelit-belit dan birokrasi yang panjang.

Salah satu cara menyelasaikan masalah institusi negara adalah  dengan reformasi. menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Reformasi adalah sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. karena kerja-kerja reformasi berdasarkan pandangan teori pengembangan organisasi adalah sebuah langkah mengidentifikasi bagaimana dapat menemukan masalah-masalah penting di tubuh adminitrasi publik untuk diperbaiki, diperkuat, ditingkatkan dan diperbaruhi,

Jadi dalam konteksnya reformasi birokrasi adalah perbaikan tugas, fungsi dan prosedur  agar tercapainya  tujuan lembaga eksekutif yang efektif dan efisien. idealnya sebelum eksekutif berkerja eksekutif harus memperkuat diri. Menyiapkan diri bagaimana bisa berkerja serius dan bertanggung jawab, tugas eksekutif dalam admintrasi publik itu berat, Menyelesaikan masalah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau publik, cara utama menyelesaikan masalah publik dari pandangan administrasi publik yaitu:

1)      Melalui proses kebijakan pemerintah, maka dari itu orang adminitrasi publik harus ahli di bidang kebijakan publik (Publik Policy) yang intinya adalah proses bagaimana menyelesaikan masalah di masyarakat. Adminitrasi publik dan publik policy Targetnya sama yaitu untuk mengabdi untuk kepentingan publik

2)      Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sifat pelayanan publik  itu dari hari kehari semakin berkembang (dinamis, progres) perkembangan itu menjadi tuntutan kepada administrasi publik maka dari itu karakter publik moderen harus responsip mesti akuntabel, partisipatif, transparan.

Ketika kerja adminitrasi publik semakin luas, semakin berat maka  diperlukan reformasi karena adminitrasi publik berada dalam kondisi menghadapi tantangan, merubah konsep, merubah budaya, kerja pola pikir dll, maka setidaknya proses reformasi birokrasi dalam memberikan perubahan pola pikir modern para pegawai pemerintah agar lebih bertanggung jawab dan inovatif dalam pelayanan publik. terjadinya perubahan budaya birokrasi yang awalnya kaku menjadi lebih terbuka dan tulus melayanin masyarakat.

Bila kedua perubahan itu tidak dapat berubah maka reformasinya gagal, apalagi kalau budaya adminitrasi diganggu oleh sistem politik yang tidak baik, karna salah satu cara melakukan reformasi mesti di awali dengan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh ahli politik di bidang legislatif, kerangka kerja reformasi yang baik menjadi pedoman bagi aparatur sispil eksekutif untuk berkerja karena  kebijakan publik salah satunya fungsinya adalah sebagai pedoman karena isinya dapat berupa undang-undang, aturan, regulasi, perencanaan, keputusan pemerintah. Penyebab lambatnya reformasi birokrasi di indonesia karna suluhnya undang-undang yang tidak mendukung reformasi, reformasi memerlukan atauran-aturan untuk dirujuk.

Melihat reformasi birokrasi di era digital saat ini, penulis merasakan bahwa pelayanan publik diindonesia semakin baik setiap tahunnya. terutama sejak berlakunya kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik / SPBE telah mengarahkan perubahan model e-government menjadi lebih terarah kedalam satu jalur sistem pelayanan birokrasi, dengan adanya kemudahan berbagi pakai data antar organisasi pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi diindonesia dalam pelayanan administrasi pemerintah maupun pelayanan publik.